Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti lelang tender penggantian gorden rumah dinas jabatan DPR RI yang dimenangi peserta dengan menawarkan harga tertinggi Rp 43,5 miliar. Fahri Hamzah meminta Ketua DPR RI Puan Maharani bertanggung jawab atas polemik ini.
"Suruh saja Ketua DPR yang bertanggung jawab. Jangan diam saja, dong," kata Fahri sambil menyertakan emoticon senyum saat dihubungi, Sabtu (7/5/2022).

ebih lanjut Fahri Hamzah berbicara terkait pimpinan DPR yang seharusnya bisa memisahkan antara pengelolaan infrastruktur lembaga dan fungsi politiknya. Dia menyebut seharusnya DPR juga dikelola secara fisik dan nonfisik dalam satu kesatuan lembaga.

"Pimpinan DPR harus memisahkan pengelolaan infrastruktur lembaga dan fungsi politiknya. Harusnya Senayan itu dikelola dalam satu kesatuan kelembagaan. Ada dua infrastrukturnya, fisik dan nonfisik. Yang nonfisik itu fungsi keahlian," ucapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini mengaku sedih jika ada peran pimpinan DPR di balik pengadaan gorden DPR ini. Menurutnya, DPR seharusnya tidak mengurus persoalan gorden, melainkan membuat UU hingga mengawasi pemerintah.

"Kalau ada (keterlibatan), agak sedih saya, jangan terlibat. Jadi politisi di Senayan itu fokus sibuk awasi pemerintah, bikin UU dan anggaran yang sehat. Jangan urus gorden," ujarnya